Lewati ke konten utama

Dokumen legal GrowthCircle disusun untuk operasional komunitas yang jelas, aman, dan patuh hukum.

GrowthCircle dioperasikan oleh PT GLOBAL RAYA ORIS WIJAYA di Yogyakarta, Indonesia. Dukungan resmi hanya melalui email support@growthcircle.id, tanpa kanal WhatsApp publik.

PT GLOBAL RAYA ORIS WIJAYAYogyakarta, IndonesiaEmail-only supportTerakhir diperbarui: 15 April 2026

Informasi Perusahaan

Buka halaman

Identitas badan usaha, alamat operasional, dan kontak resmi GrowthCircle.

Syarat dan Ketentuan

Buka halaman

Aturan penggunaan layanan, akun, pembayaran, dan penegakan kebijakan.

Kebijakan Privasi

Buka halaman

Cara GrowthCircle mengumpulkan, memakai, menyimpan, dan melindungi data.

Pembayaran dan Refund

Buka halaman

Aturan pembayaran sekali bayar, checkout, pembatalan, dan pengembalian dana.

Pedoman Komunitas

Buka halaman

Standar perilaku, batasan konten, dan penegakan untuk ruang diskusi GrowthCircle.

Kebijakan Usia

Buka halaman

Kebijakan kelayakan akun dan penggunaan layanan terkait usia.

Keamanan dan kontak legal

GrowthCircle menerapkan pembatasan akses, pencatatan aktivitas yang relevan, perlindungan data, dan evaluasi keamanan berkala untuk menjaga layanan tetap stabil dan bertanggung jawab.

Untuk permintaan legal, privasi, koreksi data, atau laporan pelanggaran, gunakan email resmi support@growthcircle.id.

Tidak ada kanal dukungan WhatsApp publik. Jika ada perubahan material pada model layanan, mekanisme pembayaran, atau pemrosesan data, dokumen legal ini perlu ditinjau ulang.

Dasar hukum yang dirujuk

Rujukan berikut dipakai sebagai dasar penyusunan dokumen legal GrowthCircle untuk konteks komunitas digital di Indonesia.

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

    Landasan utama pemrosesan data pribadi dan hak subjek data.

    Lihat naskah resmi
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

    Dasar tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dan tata kelola konten digital.

    Lihat naskah resmi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE

    Kewajiban umum penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan aman.

    Lihat naskah resmi
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020

    Ketentuan PSE lingkup privat, termasuk tata kelola dan kewajiban dasar.

    Lihat naskah resmi
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE

    Landasan transaksi elektronik dalam kegiatan perdagangan digital.

    Lihat naskah resmi
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

    Hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan prinsip perlindungan pengguna.

    Lihat naskah resmi
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

    Landasan hak kekayaan intelektual atas konten dan materi komunitas.

    Lihat naskah resmi
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak

    Kewajiban pelindungan anak di ranah sistem elektronik.

    Lihat naskah resmi